FKDC Soroti Pola Program Seragam, Dorong Renja yang Tepat Sasaran untuk Difabel
Cirebon, 22 April 2026 — Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) mendorong integrasi isu difabel dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah melalui forum diskusi yang diselenggarakan di Aula BAPPERIDA Kabupaten Cirebon bersama dinas-dinas terkait.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak berjalan secara sektoral, melainkan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk difabel.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan FKDC, Abdul Mujib, menegaskan bahwa pendekatan inklusif dalam Renja tidak harus diwujudkan melalui program baru yang terpisah, melainkan dengan mengintegrasikan isu difabel ke dalam program yang sudah berjalan.
“Penyusunan Renja hari ini bukan membuat program khusus, melainkan memasukkan isu difabel ke dalam program yang sudah ada. Selain itu, bukan sekadar ikut-ikutan antar dinas. Contohnya, saya melihat hampir setiap dinas bahkan desa mengadakan kursi roda. Padahal yang kami harapkan adalah program yang benar-benar menyasar pengentasan permasalahan difabel,” ujar Abdul Mujib.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dalam setiap program yang dirancang oleh perangkat daerah.
“Misalnya, jika Dinas UMKM mengadakan pelatihan untuk 10 orang, minimal harus ada kuota 2 orang untuk difabel. Atau ketika ada renovasi pembangunan, bisa sekaligus menyediakan akses seperti bidang landai atau ramp,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Cirebon, Bapak Dangi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dukungan anggaran untuk pemenuhan hak difabel melalui Musrenbang tematik.
“Untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, Kabupaten Cirebon sudah memiliki pagu anggaran berdasarkan Musrenbang tematik. Tinggal bagaimana dinas-dinas menyusun rencana kerja serta membangun kolaborasi dengan FKDC maupun organisasi disabilitas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan program yang lebih terarah dan berbasis prioritas.
“Program harus disusun mengacu pada pemenuhan hak difabel sebagaimana diatur dalam Perbup, dengan menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Jika setiap perangkat daerah menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsi, serta dikerjakan secara kolaboratif, maka penyelesaian masalah akan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak yang lebih luas,” tegasnya.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Program SOLIDER, di mana FKDC sebagai mitra SIGAB Indonesia mendapatkan dukungan pembiayaan dari kerja sama Pemerintah Australia–Indonesia melalui Program INKLUSI. Program ini bertujuan memperkuat partisipasi difabel dalam pembangunan serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif di tingkat daerah.
Melalui forum ini, FKDC menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam pembangunan—dari yang bersifat bantuan semata menuju pemberdayaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan dari dinas terkait, yang diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen Renja agar lebih inklusif, efektif, dan berdampak nyata.
FKDC berharap komitmen terhadap pembangunan inklusif dapat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan di Kabupaten Cirebon.